Penataan pembangunan menara telekomunikasi dengan menara bersama

Penataan pembangunan menara telekomunikasi dengan menara bersama 

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan tehnologi telekomunikasi di Indonesia sangat pesat sekali karena dengan telekomunikasi kita bisa menjelajahi dunia artinya kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan akurat dengan menggunakan perangkat alat komunikasi walupun kita berada dirumah, dikantor atau ditempat tertentu, kita bisa dengan cepat menghubungi teman, keluarga atau siapa saja untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Dalam tulisan ini khusus disoroti terkait dengan judul diatas Penataan Pembangunan Menara Telekomunikas karena beberapa waktu yang lalu di media Lombok Pos ini banyak di protes oleh masyarakat terkait dengan pembangunan Menara Baru, oleh karena itu penulis dengan pengalaman dan pengetahuan serta reprensi yang terbatas merasa terpanggil untuk memberikan masukan dan solusi kedepan karena penggunaan seluler sesuai data penulis peroleh  di Indonesia lebih dari 90 juta pengguna seluler aktif dan dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 270 juta penduduk maka teledensity rata-rata pengguna seluler di Indonesia adalah 30 %, berarti dengan asumsi  teledensity 30 % di kalikan jumlah penduduk disatu kota/daerah dapat di hitung jumlah kebutuhan BTS (Base  Transceiver Station)yang ditempatkan pada Menara Telekomunikasi.

Oleh karena itu apabila menggunakan perhitungan tersebut dengan terdiversifikasinya layananan seluler dari layananan voice, layananan data, layanaan video hingga high speed data yang memungkinkan adanya layanaan digital video broadcast, video conference, didukung oleh semakin banyaknya program operator seluler yang berkompetisi dengan tarif biaya komunikasi seluler, maka sangat mungkin teledensity telepon akan tumbuh, bukan hanya karena bertambahnya pelanggan seluler , namun juga meningkatnya trafik telekomunikasi, sehingga konsekuensi diatas  akan terjadi bertambahnya BTS-BTS yang memerlukan pembangunan menara telekomunikasi baru  akibatnya meciptakan hutan tower  dan polusi pandangan (estetika) di setiap tempat yang tidak hanya di Kota-kota besar , namun akan masuk ke area-area Kota /Kabupaten dan Kecamatan.

Bartitik tolak dari kondisi inilah maka perlu dipikirkan untuk merencanakan dan mengendalikan pertumbuhan serta   menata menara-menara tersebut dengan dilaksanakannya konsep dan implementasi Menara Telekomunikasi Bersama, sebelum dibahas lebih lanjut perlu diketahui landasan hukum yang mengatur tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2  Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang didalam pasal 4  dinyatakan sebagai berikut :

(1)Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ( mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda RTRW Daerah Yang Bersangkutan )

(2) Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama;

(3)Pengaturan penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.